Sabtu, 27 Juni 2015

Perekonomian Indonesia

Fitri Apriyanti
1EB10
24214311

Pertanyaan :

1  
1.   Apa yang anda ketahui tentang Perekonomian Indonesia? Jelaskan!
2.    Jelaskan masalah yang menjadi tantangan Perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang?
3.     Sebutkan 6 indikator pengelolaan utang RI membaik versi pemerintah?
4.    Jelaskan pembangunan berwawasan nusantara?
5.   Mengapa sektor industry dapat berkembang pesat di Indonesia?
6.  Sebutkan ciri utama perekonomian Indonesia?
7.   Sebutkan factor-faktor penyebab  krisis di Indonesia tahun 1998!
8.    Tuliskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis?
9.     Mengapa saat ini Indonesia sedang giat membangun  infrastruktur di Indonesia bagian timur?
10.  “Mendapat keuntungan/laba maksimal dengan biaya/usaha marjinal” menurut anda,pernyataan  ini  benar/salah? Jika benar,kenapa? Jika tidak apa yang di lakukan?

 Jawaban 
1. Perekonomian Indonesia adalah ?
Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi.
Di lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita rasakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran 6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5 persen.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi XI (membidangi keuangan dan perbankan) DPR, Senin (14/2). “Prospek perekonomian ke depan akan terus membaik dan diperkirakan akan lebih tinggi,” kata Darmin.
Dia mengatakan, permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi, juga akan tumbuh pesat. Ia menambahkan, Indonesia sudah melalui tantangan yang di 2010. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun lalu, yakni 6,1 persen, akan mempermudah mencapai target pertumbuhan di 2011. Meski demikian, inflasi tinggi masih akan menjadi tantangan serius di tahun ini.

2. Poin pertama dari peringatan tersebut adalah perekonomian di masa kedepan akan semakin terintegrasi ditandai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada tahun 2015.

"Globalisasi ekonomi ini tidak dapat kita cegah, kompetisi akan semakin ketat, semua itu memberi peluang sekaligus tantangan bagi kita" ujarnya. 

Kedua, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukan intervensinya terhadap perekonomian. "Negara yang tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka dia tidak akam mampu mengembang daya saing produk dalam negerinya. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita," lanjutnya.

Peringatan ketiga adalah semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta  tuntutan untuk meningkatan kualitas kehidupan umat manusia. Hal ini akan dibarengi dengan makin tingginya tuntutan akan pembanguan ekonomi berkelanjutan yang merupakan peringatan keempat bagi Indonesia.

Hatta menambahkan poin kelima yang haru smenjadi perhatian adalah bergesernya kutub pembangunan dari barat ke arah timur terutama kawasan Asia Pasifik. Saat ini  tercatat 48% pedagangan dunia berada di kawasan Asia Pasifik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

"53% GDP dunia ada dikawasan ini serta 70% iklim investasi tergantung pada kawasan ini," jelasnya.

Keenam, lanjut Hatta, negara-negara barat akan mulai mengalami penuaan dimana lebih dari separuh penduduk dibelahan dunia barat dalam kondisi tua tahun 2025. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya regenerasi yang membuat penduduk di Asia akan menjadi semakin produktif. "Soal produktifitas ini juga menjadi tantangan bagi SDM kita," katanya.

Dua peringatan terakhir yang harus diperhatikan indonesia adalah dunia tengah merumuskan tataran ekonomi global, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan, dan berkelanjutan. Serta poin kedelapan adalah sekitar 23% penduduk di dunia merupakan umat islam yang tersebar diberbagai macam negara, yang akan memberikan kontribusinya kepada perekonomian dunia melalui konsep ekonomi syariah.(Dny/Shd)

3. Pertama, utang nominal bertambah tapi PDB naik tajam sehingga rasio utang/PDB turun tajam terutama sejak 2005.

Kedua, tambahan pinjaman luar negeri netto negatif sejak 2005, artinya Indonesia membayar pinjaman luar negeri jauh lebih besar dari penarikan pinjaman baru.

Ketiga, utang yang bertambah (nominalnya) adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SUN & Sukuk) rupiah yang diterbitkan di dalam negeri agar dapat mengurangi pinjaman luar negeri sekaligus mendorong pengembangan pasar modal.

Keempat, rezim sebelum Pemerintahan saat ini mengandalkan penjualan aset negara melalui privatisasi dan penjualan aset bank rekap.
Kelima, dalam sejarah kredit rating RI, selama rezim sebelum SBY pernah mengalami 'SELECTIVE DEFAULT' 2 kali. Rahmat menjelaskan, artinya perekonomian negara dianggap brengsek dan tidak bisa bayar utang. 

"Sejak 2005 peringkat RI membaik dan tahun 2009 Moody's justru memperbaiki outlook rating RI dari stable ke POSITIF, meskipun di tengah krisis banyak negara rating turun termasuk negara maju seperti Jepang, UK dan kemungkinan AS," tegasnya.

Keenam, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas bagian anggaran pengelolaan utang.

"Artinya khusus untuk pengelolaan utang, BPK telah memberikan nilai terbaik baik,
meskipun LKPP secara keseluruhan masih disclaimer karena masih adanya kelemahan
pengeloaan keuangan di berbagai Kementerian/Lembaga," tutur Rahmat.

Ia menjelaskan, setiap penambahan utang harus melalui mekanisme APBN dengan persetujuan DPR. Pengelolaannya dilakukan Pemerintah (Menkeu, Meneg PPN/Ketua Bappenas, BI,) dan pengawasan pasar Surat Berharga Negara (SUN dan Sukuk) oleh Bapepam-LK.

"Selalu dilakukan rekonsiliasi data utang secara periodik oleh Depkeu dan BI," tambah Rahmat.

Dikatakannya, pengumuman Moody's pada 11 Juni 2009 mengakui dalam hal utang, Indonesia masih dalam batas aman. Moody's beberapa waktu lalu memang menaikkan outlook peringkat utang Indonesia dari 'stabil' menjadi 'positif'.

Ia juga mengungkapkan, rasio utang Indonesia terus turun:
  • Tahun 1995: 29%
  • Tahun 1996: 24%
  • Tahun 1997: 38%
  • Tahun 2009: 32%.

"Ini jelas lebih rendah dari sebelum masa krisis 1998," pungkas Rahmat.

4. Pembangunan berwawasan nusantara adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).
 
5. karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang menjadikan Indonesia berpotensi untuk maju dalam sektor industry seperti industry baja,tekstil,gas,pupk dll serta berkat kerja sama pemerintah dengan masyarakat menjadikan Indonesia bisa berkembang di dalam sektor indrusti.

6.
Perekonomian Indonesia memiliki ciri - ciri utama antara lain :
  • Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip hamoni.
  • Manusia dipandang secara utuh, bukan semata - mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.
  • Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah agalitarianisme atau kemerataan sosial.
  • Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
  • Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

7.   1.   Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

2. Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

3. Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

4.  Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.


8.
Masalah-masalah tersebut dapat diatas dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
A.      Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Dalam kebijakan moneter terdapat 2 jenis kebijakan moneter, antara lain:
·         Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini juga disebut kebijakan ekspansif dimana tujuan utamanya adalah menambah uang beredar.
·         Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi / membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan kontraktif. Dalam kebijakan uang ketat terdapat 6 cara untuk mengatasi inflasi atau untuk mengurangi jumlah uang beredar, yaitu:
a.      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
b.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
c.       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
d.      Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
e.      Kredit selektif
Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit
f.        Politik sanering
Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

B.      Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Kebijakan yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan anggaran / politik anggaran, yaitu:
a.      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif.
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b.      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif.
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
c.       Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu:
a.      Kebijakan Fiskal Ekspansioner yaitu peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
b.      Kebijakan Fiskal Kontraksioner adalah pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.


9.Pada saat ini sudah hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah fundamental perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh karena itu hari ini adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama menyusun konsep pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber pada kesadaran penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya daerah.
Pemetaan kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan berdasarkan jenis inftrastruktur seperti; jalan, listrik, gas, air bersih, pelabuhan, telekomunikasi, moda transportasi, dan lain-lain serta berdasarkan tipologi kewilayahan.
Perumusan pembiayaan infrastruktur dan sumber pembiayaannya. Pengkajian kerangka regulasi yang ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur
Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi.
Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.

10.       Menurut saya benar,karena dengan mancari laba maksimum salah satu caranya dengan pendekatan marjinal.
Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal (MC) dan pendapatan marginal (MR). Laba maksimum akan tercapai pada saat MR = MC.
π = TR – TC Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi π(δ π /δQ) sama dengan nol dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR (δTR/ δQ atau MR) dikurangi nilai turunan pertama TC (δTC/ δQ atau MC). Sehingga MR – MC = 0. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum bila ia berproduksi pada tingkat output di mana MR = MC.

 Maaf jika ada kesalahan dan terimakasih
Sumber :
 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar